Galaksinews.com, Metro — Penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah kembali menjadi sorotan. Keluhan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian penerima dengan kondisi ekonomi dan desil kesejahteraan mulai mempertanyakan seberapa akurat data yang digunakan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang mendapatkan bantuan, tetapi menyangkut keadilan dalam pendistribusian program perlindungan sosial.
Sejumlah warga mengaku menemukan kondisi yang dinilai janggal. Ada masyarakat yang secara kasatmata dinilai memiliki kondisi ekonomi relatif lebih baik namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Sementara warga yang mengaku memiliki keterbatasan ekonomi justru tidak mendapatkan bantuan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan: apakah data penerima bansos benar-benar telah menggambarkan kondisi masyarakat saat ini?
Desil kesejahteraan menjadi salah satu indikator dalam penentuan sasaran bantuan. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat berubah. Karena itu, data yang tidak diperbarui secara berkala berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
Warga pun mendesak pemerintah kota metro tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi melakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Kalau memang datanya sudah sesuai, silakan dibuka mekanismenya. Salah satu contoh adalah saya sendiri. Ketika di cek desil, saya masuk dalam desil 1 tapi saya tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sebagai masyarakat Kota Metro saya hanya ingin bantuan diberikan kepada masyarakat yang memang berhak,” ujar seorang warga.
Sorotan juga mengarah pada proses pendataan di tingkat bawah. Masyarakat mempertanyakan bagaimana proses usulan, verifikasi, pemutakhiran hingga penetapan penerima dilakukan.
Apakah data benar-benar diverifikasi dari rumah ke rumah? Siapa yang mengusulkan perubahan data? Bagaimana masyarakat yang merasa layak tetapi tidak terdaftar dapat mengajukan keberatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar tidak muncul anggapan bahwa bansos diberikan berdasarkan kedekatan, rekomendasi tertentu, atau data yang sudah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara mereka yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria masih tercatat sebagai penerima.
Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu membuka data dan mekanisme pengaduan secara transparan, sekaligus memastikan setiap laporan masyarakat diverifikasi secara objektif.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, data semestinya segera diperbaiki melalui mekanisme yang berlaku.
Sebab, bansos bukan sekadar angka dalam daftar penerima. Di balik data tersebut ada kebutuhan hidup masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas negara.(red)
