Galaksinews.com, Lampung Barat–Dugaan penganiayaan yang menyeret nama seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat berinisial P menjadi sorotan. Seorang warga bernama Wendi Fernando (24), warga Pasar Senen, Pajar Bulan, mengaku mengalami kekerasan saat berada di atas panggung sebuah kegiatan di Pekon Manggarai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat.
Peristiwa yang disebut terjadi sekitar pukul 22.00 WIB itu kini menjadi perhatian publik setelah informasi dan video kejadian beredar. Korban mengaku mengalami pembengkakan pada bagian pelipis mata kiri. Ia juga menyatakan telah melaporkan dugaan penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian pada Senin (19/10/2026).
Kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum: apakah dugaan kekerasan tersebut akan ditangani secara profesional, objektif, dan transparan tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan?
Kepada media, Wendi Fernando menceritakan bahwa peristiwa bermula ketika dirinya berada di atas panggung. Menurut keterangannya, oknum anggota DPRD tersebut datang dan disambut panitia sebelum duduk di kursi tamu yang telah disediakan.
Namun, situasi yang semula berjalan seperti biasa itu disebut berubah ketika oknum anggota DPRD tersebut tiba-tiba naik ke panggung.
“Beliau tiba-tiba berjalan naik ke panggung, menendang kursi, kemudian saya didorong. Mikrofon saya diambil dan diketukkan ke bagian mata kiri saya,” ujar Wendi saat menceritakan kejadian tersebut kepada media.
Wendi juga mengaku sejumlah orang yang berusaha melerai turut terkena pukulan. Ia menyebut akibat kejadian itu, bagian pelipis mata kirinya mengalami pembengkakan.
Keterangan tersebut merupakan pengakuan korban yang masih perlu didalami dan diverifikasi melalui proses penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta bukti-bukti lain yang relevan.
Atas kejadian yang dilaporkannya, Wendi berharap persoalan tersebut ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penanganan perkara ini penting untuk memastikan duduk persoalan secara utuh, termasuk memeriksa keterangan korban, pihak yang dilaporkan, saksi-saksi di lokasi, serta rekaman video apabila tersedia dan dapat diverifikasi.
Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana diproses secara adil. Jabatan publik tidak seharusnya menjadi penghalang penegakan hukum, tetapi laporan juga harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah.
Hingga berita ini disusun,belum memperoleh klarifikasi dari anggota DPRD berinisial P terkait tuduhan yang disampaikan korban.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang bersangkutan agar pemberitaan tetap berimbang. Konfirmasi dari kepolisian mengenai status laporan dan perkembangan penanganan perkara juga masih diperlukan. ( Dika)
