Galaksinews.com, Kota Metro – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro akui telah melaksanakan putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung terkait sengketa keterbukaan informasi publik.
Polemik tersebut bermula dari sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan Tumiran dan Suyitno selaku pemohon informasi, melalui kuasa hukumnya kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Metro, Zaki Mubaroq, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti putusan Komisi Informasi dengan menyerahkan dokumen yang tersedia kepada pemohon melalui media elektronik.
“Informasi-informasi yang diminta dan memang menjadi kewajiban kami untuk diberikan sudah kami sampaikan. Ringkasan realisasi belanja daerah atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sudah diberikan, dokumen KUA-PPAS merupakan informasi yang dapat diakses, begitu juga dokumen usulan proposal yang tersedia,” ujar Zaki kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (19/11).
Zaki mengakui terdapat dokumen yang tidak tersedia atau tidak berada dalam penguasaan Pemkot Metro. Selain itu, ada informasi yang menurutnya masuk kategori dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia mencontohkan dokumen pertanggungjawaban atau surat pertanggungjawaban (SPJ) yang memuat data pihak ketiga.
“Sebagian informasi memang bisa diberikan. Namun, ada juga dokumen yang tidak ada dalam penguasaan kami, dan ada informasi tertentu yang tidak bisa langsung diberikan karena berkaitan dengan data pihak ketiga,” jelasnya.
Namun demikian, persoalan kewenangan menjadi dalih yang disampaikan Pemkot Metro untuk menjelaskan batas tanggungjawab pemerintah daerah.
“Kalau berbicara soal ganti rugi dan penanganan yang berkaitan dengan bendungan maupun irigasi, itu bukan kewenangan pemerintah daerah. Ada kewenangan pemerintah pusat melalui BBWS,” ujar Zaki.
Zaki mengungkapkan, Pemkot Metro pada prinsipnya tidak menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi para petani. Menurutnya, pemerintah daerah pernah menawarkan fasilitasi agar persoalan tersebut dapat dikomunikasikan dengan BBWS.
Ia juga menyebut BBWS telah menyampaikan kesediaan untuk melakukan pembahasan dan perencanaan penanganan teknis, termasuk persoalan irigasi dan dampak banjir sesuai tugas serta kewenangannya.
“Kalau memang tujuannya membantu petani, mari kita arahkan kepada pihak yang tepat. Jangan sampai persoalan ini salah alamat karena kewenangan masing-masing instansi berbeda,” ungkapnya.
Di tengah gugatan Aliansi Petani Menggugat (APM) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pemkot Metro mengakui tidak seluruh dokumen yang diminta dapat diserahkan kepada pemohon.
Pengakuan tersebut menandakan sejauh mana kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap putusan sidang Komisi Informasi. Sebab, klaim telah menyerahkan dokumen belum dapat membuktikan bahwa seluruh informasi yang diperintahkan telah diberikan secara lengkap sesuai amar putusan.
Gugatan PTUN jadi ujian keterbukaan Pemkot Metro, langkah hukum yang ditempuh Aliansi Petani Menggugat tersebut, menjadi babak lanjutan dari sengketa informasi antara masyarakat dan Pemkot Metro. (Tim)


















